Golkar Mengusung Kalla

Rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Khusus Partai Golkar akhirnya mengajukan Jusuf Kalla sebagai calon presiden. Kalla juga diberi mandat untuk menjajaki koalisi dengan partai lain. Ini merupakan lanjutan dari keputusan DPP Golkar untuk tak melanjutkan koalisi dengan Partai Demokrat, kemarin.

Partai Demokrat Hormati Keputusan DPP Golkar

Partai Demokrat menghormati keputusan DPP Partai Gokar yang menghentikan pembicaraan koalisi dengan Partai Demokrat setelah lobi tim dari kedua partai selama sepekan terakhir tidak mencapai titik temu

Kader Muda Golkar Dukung Golkar-Demokrat Pecah Kongsi

Para kader muda Partai Golkar mendukung total keputusan elite partainya yang telah sepakat tidak lagi meneruskan koalisi dengan Partai Demokrat

Pisah dari Partai Demokrat, Kader Golkar Bereaksi

Pernyataan Partai Golkar berpisah dengan Partai Demokrat, Rabu (22/4), ternyata belumlah bulat dan final. Hal ini disampaikan mantan Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tandjung, yang kemarin menyatakan bersedia jadi calon wakil presiden pendamping calon presiden dari Partai Demokrat. Menurut Akbar, keputusan yang mengikat baru muncul dari hasil Rapat Pimpinan Nasional Khusus, besok.

Keputusan rapat pimpinan Partai Golkar yang dipimpin Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla, pagi tadi, memang memunculkan reaksi beragam, baik dari internal maupun luar partai. Sejumlah dewan perwakilan daerah Partai Golkar juga memiliki sikap berbeda menjelang Rapimnassus. DPD Yogyakarta, misalnya, tetap konsisten mengusulkan tujuh nama kader Golkar sebagai calon presiden, bukan wakil presiden.

Sedangkan 22 DPD kota/kabupaten di Jawa Timur mengusulkan dua opsi. Pertama, menempatkan Kalla hanya untuk posisi calon presiden, dan kedua mengusulkan nama Akbar Tandjung dan Surya Paloh sebagai wakil presiden jika Golkar berkoalisi dengan Partai Demokrat. Namun, semuanya masih belum pasti. Bukan tak mungklin Golkar akan kembali merapat ke Denokrat atau malah bergabung dengan PDI Perjuangan.

Golkar "Menceraikan" Demokrat

Partai Golkar akhirnya pecah kongsi dengan Partai Demokrat. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menyatakan, pembicaraan kedua partai mengenai calon presiden dan wakil presiden ternyata tak mencapai kata mufakat. Terkait dengan itu, Golkar lalu memberi kewenangan kepada Ketua Umum Jusuf Kalla untuk menjalin komunikasi dengan partai-partai lain.

Golkar Golongan Karya

GOLKAR, Pilpres, SBY, Kalla, Pemilu Legislatif, Cawapres

Fungsionaris Golkar Temui Kalla

Suhu politik Tanah Air makin menghangat. Pidato politik Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada Ahad silam ternyata tak terlalu menggembirakan bagi Partai Golongan Karya. Upaya berkoalisi dengan Partai Demokrat membuat sejumlah kader Golkar terbelah.

Sejumlah fungsionaris Golkar pun menyambangi Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (21/4). Di antara petinggi Golkar yang datang adalah Tanri Abeng. Anggota Dewan Penasihat Golkar ini mengingatkan untuk terus menjaga keutuhan Partai. "Jangan pecah baru mau utuh, tapi selalu harus utuh," kata Tanri Abeng.

Selasa malam, beredar kabar Kalla akan mengumumkan sikap politik partai. Kediaman Dinas Kalla di Jalan Madiun, Menteng, Jakarta Pusat jadi pusat perhatian. Kabarnya tim negosiasi Golkar sedang menunggu konfirmasi dari tim negosiasi Demokrat. Setelah keduanya bertemu, Kalla akan menyampaikan sikap politik.

Namun hingga pukul 22.00 WIB, tim yang ditunggu tak kunjung datang. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Iskandar Mandji menolak kalau Demokrat mendikte partai berlambang pohon beringin ini. Pagi ini menjadi waktu yang menentukan. Apakah Golkar berani menyatakan sikap politiknya?

Partai Golkar Masih Unggul Di Sulteng

Partai Golkar untuk sementara unggul dalam perhitungan suara Pemilu 2009 untuk DPR-RI di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Perkembangan hasil perhitungan suara pemilu yang dilakukan KPU Pusat melalui jaringan internet, Minggu, menyebutkan dari 55.294 suara pemilih yang sudah masuk hingga pukul 00:40 WIB, Partai Golkar telah mengumpulkan 8.608 (15,57 %) suara.

Disusul Partai Demokrat dengan 8.195 (14,82 %), Partai Damai Sejahtara 5.442 (9,84 %), Partai Keadilan Sejahtera 4.502 (8,14%), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4.262 (7,71 %), Partai Amanat Nasional 3.815 (6,90%).

Berikutnya Partai Hati Nurani Rakyat 2.868 (5,19 %), Partai Gerakan Indonesia Raya 1.656 (2,99 %), Partai Persatuan Pembangunan 1.484 (2,68 %), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1.406 (2,54 %), Partai Patriot 1.350 (2,44 %), Partai Peduli Rakyat Nasional 1.344 (2,43 %), dan Partai Kebangkitan Bangsa 1.049 (1,897 %).

Hasil suara ini masih akan terus berubah, sebab data baru masuk tiga persen dari total pemilih terdaftar.

Sumber di DPD Partai Golkar Sulteng mengklaim, partai berlambang "Pohon Beringin" ini menang di Kabupaten Donggala, Buol, Tojo-Unauna, dan Kota Palu, baik untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, maupun DPR-RI.

Partai Demokrat Kuasai Helsinki

Partai Demokrat melenggang meninggalkan partai lainnya dalam perolehan hasil penghitungan suara melalui TPS dan POS yang merupakan hasil keseluruhan di TPS Kedutaan Besar RI di Helsinki, Finlandia.

Dari 225 pemilih yang terdaftar di DPTLN yang menggunakan hak pilih adalah 142 orang dengan 61 orang memilih Partai Demokrat, demikian Siti Azzah Murad, Pelaksana Fungsi Pensosbud/Ketua PPLN Helsinki kepada korespoden Antara London, Sabtu.

Menurut Siti, berdasarkan penghitungan dan rekapitulasi suara di TPS KBRI Helsinki dan melalui pos, Partai Demokrat melenggang sendirian meninggalkan partai lainya seperti PDIP yang hanya memperoleh 18 suara, disusul Partai Golkar 13 suara, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 11 suara.

Lalu Partai Damai Sejahtera memperoleh tujuh suara, Partai Gerakan Indonesia Raya lima suara, sementara partai lainnya dibawah empat suara.

Golkar Akan Berkoalisi dengan Partai Pemenang

Partai Golkar menggelar rapat pleno membahas rapat pimpinan nasional (Rapimnas) khusus pada 23 April mendatang. Usai rapat, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Jusuf Kalla, menyatakan, partainya akan mengajukan calon wakil presiden yang namanya akan dibahas di Rapimnas khusus.

Pernyataan Kalla juga ditegaskan Ketua DPP Partai Golkar, Yorris Raweyai. Dalam dialog dengan SCTV, Sabtu (18/4), Yorris menyebutkan, jika melihat realitas politik sangat tidak mungkin partai menentukan calon presiden. "Sesuai dengan hasil keputusan rapimnas ke tiga dan ke empat, kita akan mengajukan capres dan cawapres apabila memperoleh suara pada pemilu legilstif. Ternyata sampai sekarang kita hanya memperoleh 14,5 persen," kata Yorris.

Terkait dengan pencalonan cawapres, DPP Golkar telah mengirim surat ke daerah tingkat I dan II agar mengirimkan rekomendasi sejumlah nama sebagai nominator dalam Rapimnas khusus. Nama-nama itu adalah Jusuf Kalla, Agung Laksono, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Akbar Tanjung, dan Fadel Muhamad.

Selanjutnya, kata Yorris, ditentukan mekanisme partai untuk menjaring nama-nama tersebut. Atau juga partai membentuk sebuah tim yang bertugas melakukan komunikasi politik dengan partai yang akan diajak berkoalisi. Kemungkinan, lanjut Yorris, Golkar akan berkoalisi dengan partai pemenang pemilu legilatif, yakni Partai Demokrat. "Tinggal bagaimana melakukan komunikasi politik antara Golkar dengan Demokrat untuk merumuskan aturan jika berkoalisi.

Golkar, ujar Yorris, dalam berkoalisi mengajukan tiga syarat. Pertama untuk kepentingan bangsa. Kedua adanya kebersamaan antara kedua partai. Ketiga harus memenangkan dan mampu melaksanakan pemerintahan.

Golkar Calonkan Wapres

Rapat pleno pengurus harian Partai Golkar di Jakarta, Jumat (17/4) malam, memutuskan bakal mengajukan calon wakil presiden. Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla mengatakan, nama cawapres akan dibahas di rapat pimpinan nasional khusus yang digelar 23 April mendatang.

Pada rapimnas khusus juga akan dibahas siapa yang akan dicalonkan sebagai cawapres. Partai juga akan membicarakan mengenai format yang dibangun nanti. Meski belum menyebutkan bakal berkoalisi dengan partai mana, gelagat partai pohon beringin ini menunjukkan menggandeng Partai Demokrat.

Sesuai anggaran dasar, rapimnas khusus dipastikan tidak akan dihadiri pengurus DPD tingkat kabupaten. Sebelumnya, sebagian kalangan partai sempat mengusulkan untuk menghadirkan mereka agar rapimnas khusus bisa menghasilkan keputusan yang mengikat dan paripurna.

JK: Rapat Pleno Putuskan Format Rapimnassus

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar M Jusuf Kalla mengatakan, rapat pleno DPP membicarakan format Rapimnas Khusus format koalisi, calon cawapres dan tata caranya.

Ingkar Janji, Caleg Partai Golkar Didemo

Warga Desa Sungai Glugur, Deli Serdang, mendatangi rumah Mayasinta Sianturi, caleg Partai Golkar untuk menagih janji pemberian sembako. Namun sang caleg telah kabur.

Kabar Duet dengan SBY, Kalla Diminta Tahu Diri

Keinginan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla untuk kembali berduet dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapat tentangan dari kalangan internal Golkar.

Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), salah satu organisasi kemasyarakatan pendiri Golkar secara tegas menolak keinginan Kalla tersebut.

Ketua Dewan Pembina SOKSI Suhardiman mengatakan, seharusnya Kalla tidak terlalu memaksakan diri untuk berduet kembali dengan SBY. Sebab, Kalla telah gagal memimpin Golkar sehingga perolehan suara pada Pemilu 2009 ini merosot tajam.

Suhardiman berpendapat, kunjungan Kalla ke rumah pribadi SBY di Puri Cikeas, Jawa Barat, pada Senin 13 April merupakan sebuah upaya untuk kembali merapat ke SBY agar diterima sebagai calon wakil presiden pada Pemilu Presiden 2009.

"Ya seharusnya Jusuf Kalla tahu diri, karena dia gagal dalam memimpin Golkar. Tak perlu memaksakan diri, sebab dalam berbagai survei popularitasnya masih kalah dengan Sultan," katanya kepada wartawan, Selasa (14/4/2009).

Suhardiman mengatakan, seorang pemimpin sebaiknya memiliki rasa tangung jawab yang tinggi. Karena itu, setiap kegagalan harus dipertanggungjawabkan.

"Kebetulan saya seorang militer, ketika komandan batalyon kalah dalam suatu pertempuran, bukan anak buahnya yang salah, tapi komandannya yang salah," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengatakan bahwa belum tentu pada pemilu presiden nanti yang akan terpilih adalah SBY. Hal ini, lanjut Suhardiman, terlihat dari kemenangan Partai Demokrat yang saat ini juga masih menyimpan banyak persoalan.

"Saya belum yakin endingnya beliau (SBY) yang menang," ungkapnya.

Pihaknya juga menilai sikap Kalla tidak konsisten. Sebab, sebelum pemilu legislatif Kalla telah menyatakan siap sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Namun, setelah melihat hasil pemilu justru berbalik arah untuk kembali berpasangan dengan SBY.

"Dulu dia sudah mencapreskan diri, terus 28 DPD itu mencalonkan dia. Itu kan dia seolah-olah menantang kepemimpinan SBY," sindirnya.

Golkar Harus Realistis Soal Capres

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono mengemukakan, Partai Golkar harus bersikap realistis dengan tidak memaksakan diri tetap mengajukan calon presiden dalam Pilpres mendatang, mengingat perolehan suara yang rendah pada Pemilu 9 April lalu.

"Dukungan DPD Golkar kepada Ketua Umum DPP Golkar Jusuf Kalla (untuk menjadi capres) perlu dipertimbangkan lagi," katanya di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan, wacana agar Golkar bersikap realistis dalam hal pengajuan capres mulai bergulir di kalangan fungsionaris sejalan dengan menguatnya suara perlunya Golkar melanjutkan koalisi dengan Partai Demokrat.

Mengenai pertemuan Jusuf Kalla dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Senin malam (13/4) lalu, Agung mengatakan belum mengetahui secara rinci.

Sementara, Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Rully Chairul Azwar mengatakan, Golkar memang harus membicarakan lagi dukungan DPD Golkar yang sudah mengajukan Jusuf Kalla sebagai capres.

"Dulu yang mengajukan `kan daerah-daerah. Karena itu, perlu dibicarakan lagi dengan melibatkan daerah," katanya.

Dia mengatakan, Golkar saat ini dihadapkan pada dua alternatif, yaitu menjadi oposisi atau menjadi pendukung pemerintah. "Jika Golkar ingin populer, maka pilihannya adalah mengambil sikap oposisi," katanya.

Dengan mengambil sikap oposisi lanjut Rully, maka Golkar bisa lebih bebas bergerak dan sebaliknya, jika Golkar mendukung pemerintah itu lebih untuk kepentingan partai.

"Kalau melanjutkan koalisi dengan Partai Demokrat, maka pemerintahan akan kuat," katanya.

Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI Effendy Choirie mengungkapkan, ada kecenderungan PKB bergabung dengan koalisi yang akan digalang Partai Demokrat.

Dia mengakui, kecenderungan itu akan memperlihatkan perpecahan di internal PKB karena Yenny Wahid dan Gus Dur cenderung mendukung Megawati dalam koalisinya dengan Gerindra dan Hanura.

Dia juga memperkirakan, Golkar akan kembali melanjutkan koalisinya dengan Partai Demokrat dengan alternatif cawapres yang bukan saja Jusuf Kalla.

Selain Jusuf Kalla, ada dua tokoh Golkar yang berpeluang menjadi Cawapres Golkar dalam koalisinya dengan Partai Demokrat, yaitu mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung dan Wakil Ketua Umum DPP Golkar Agung Laksono yang juga Ketua DPR RI.

Terkait wacana PKS keluar dari koalisi dengan Partai Demokrat apabila Yudhoyono masih memilih Jusuf Kalla sebagai Cawapres, Gus Choi menyatakan, yang dibutuhkan Yudhoyono adalah kekuatan dari partai berbasis massa Islam.

"Hal itu cukup dengan hadirnya PKB dalam koalisi ini. Dengan demikian, pilihan koalisi tersebut nyaman, aman, rasional, praktis dan realistis," kata Gus Choi.

Democrat Party exploring coalition with Golkar

Chairman of the board of patrons of the Democratic Party, Susilo Bambang Yudhoyono, had a phone conversation with Golkar Party Chairman Jusuf Kalla on Sunday night to explore possible continuation of their coalition.

"Yudhoyono and Kalla held talks in a political communication towards forming a coalition," Presidential Spokesman Andi Mallarangeng said at Yudhoyono`s Puri Cikeas residence Sunday night.

He said that Yudhoyono also had a phone conversation with the chairman of the National Awakening Party (PKB), Muhaimin Iskandar. The phone contact with Muhaimin was also in the context of forming a coalition.

On the occasion, Andi also explained that the Democratic Party was a friend of all political parties. It had the commitment to coalesce with all political parties.

"There is of course an exception for political parties which have since the beginning refused to coalesce with the Democratic Party. A coalition should not be explored with a clap of one hand only," Andi said.

On Thursday last week a legislative election was held for the 2009 - 2014 period with 38 political parties vying for 560 seats in the House of Representatives.

A quick count by the Indonesian Survey Institute (LSI) indicated that the Democratic Party won 20.48 percent in the first place of the votes followed by PDI-P with 14.33 percent and Golkar Party with 13.95 percent in the second and third places respectively.

A presidential election will follow on July 8, 2009.

Golkar, PPP to give priority to nation

The United Development Party (PPP) and the Golkar Party agreed to give a priority to the interest of the nation in responding to the various alleged frauds with regard to the legislative elections on Thursday.

"The Golkar Party and PPP agreed to give a priority to the state. Though there are problems, yet we have to restrain for the interest of the nation," PPP General Chairman Surya Darma Ali said after a meeting with Golkar Chairman Jusuf Kalla here on Sunday.

Suryadharma Ali met Kalla at his Diponegoro residence. During the meeting, Surayadharma Ali was accompanied among others by chairman of PPP faction in the House, Lukman Hakim.

When asked whether the Golkar Party and PPP would no longer question the alleged frauds, Ali said it was not that way.

"We do not use that language. We are still studying the problem and its legal aspects," he said.

He said that his meeting with Kalla discussed most matters relating to their common experience.

Ali said that Golkar and PPP shared some similarities just like a publicly listed company. "Like a publicly listed company, an important decision should be made through a share-holders` meeting," Ali added.

He said that PPP and Golkar party had to take a decision through a leadership meeting. They were different from other parties who were owned by `individuals`.
Therefore, he said, the people were expected to be patient in waiting for their decisions.

Demokrat Jajaki Koalisi Dengan Golkar

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla guna menjajaki peluang untuk melanjutkan koalisi.

Pernyataan itu dikemukakan oleh Ketua DPP Partai Demokrat Andi Malarangeng di kediaman pribadi Yudhoyono, Puri Cikeas, Bogor, Minggu malam.

"Pembicaraan antara Yudhoyono dan Jusuf Kalla dalam kerangka komunikasi politik ke arah koalisi," katanya.

Menurut Andi, saat ini masing-masing pihak sedang mempersiapkan langkah-langkah dan bahan-bahan ke arah itu.

Andi juga mengatakan bahwa selain dengan Jusuf Kalla, Yudhoyono hari ini juga melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Ia mengatakan, pembicaraan itu juga dalam rangka penjajakan koalisi.

Saat ditanya siapa yang menelpon terlebih dahulu, Andi mengatakan, ia tidak mengetahui hal itu. Andi juga tidak menjelaskan berapa lama pembicaraan tersebut berlangsung.

Pada kesempatan itu Andi menegaskan, bahwa Partai Demokrat bersahabat dengan semua partai politik.

Menurutnya, Partai Demokrat berkomitmen untuk berkoalisi dengan semua partai politik.

"Kecuali tentu saja dengan partai-partai yang sejak awal telah mengatakan tidak mau berkoalisi dengan Partai Demokrat,...tentu saja koalisi harus tidak bertepuk sebelah tangan," katanya.

Sebelumnya, puluhan wartawan telah menanti di halaman rumah Yudhoyono seiring dengan tersiarnya isu tentang pertemuan antara Yudhoyono dan Jusuf Kalla, namun hingga Minggu malam tidak terlihat terjadi pertemuan terbuka antara kedua tokoh tersebut.

Tiga hari pasca pelaksanaan pemilu legislatif, sejumlah pemimpin partai politik telah melakukan komunikasi politik dan pertemuan terbuka, antara lain Ketua Umum PDIP Megawati dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto serta Jusuf Kalla dengan Ketua DPP PPP Suryadharma Ali.

Demokrat Teratas Diikuti PDIP dan Golkar

Berikut hasil penghitungan suara Pemilu 2009 untuk DPR RI dari Pusat Tabulasi Pemilu 2009 Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu hingga pukul 11:30 WIB.

Dari 2.300.323 suara yang sudah masuk, Partai Demokrat masih menduduki posisi teratas dengan raihan suara sebesar 471.152 suara atau 20,48 persen, diikuti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan 328.929 suara atau 14,29 persen dan Partai Golkar 328.379 suara atau 14,27 persen.

Urutan berikutnya ditempati Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 197.176 suara atau 8,57 persen, diikuti PAN dengan 149.721 suara atau 6,5 persen dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di urutan enam dengan 125.575 suara atau 5,45 persen,

Di urutan tujuh diduduki Partai kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 119.000 suara atau 5,17 persen, kemudian Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebanyak 102.638 suara atau 4,46 persen, Partai Hanura meraih 82.528 suara atau 3,58 persen dan urutan 10 Partai Bulan Bintang (PBB) meraih 40.784 suara atau 1,77 persen.

Sementara itu, hasil hitung cepat Pemilu dari sejumlah lembaga antara lain LSN (Lembaga Survei Nasional), Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan CIRUS Surveyors Group, Minggu siang, menunjukkan Partai Demokrat di posisi pertama disusul oleh Partai Golongan Karya dan PDIP.

Puan Maharani Ungguli Hidayat Nur Wahid

Putri Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani berhasil mengungguli Ketua Umum MPR, Hidayat Nur Wahid pada Pemilu 9 April daerah pemilihan Jawa Tengah V (Surakarta, Boyolali, Klaten, dan Sukoharjo) untuk anggota DPR RI.

Berdasarkan tabulasi suara KPU Jawa Tengah, Sabtu malam, Puan Maharani berhasil mengumpulkan 3.188 suara, sedangkan Hidayat Nur Wahid dari Partai Keadilan Sejahtera mengumpulkan 1.626 suara.

Sementara itu mantan juara dunia bulu tangkis Icuk Sugiarto dari Partai Persatuan Pembangunan yang juga bertarung di daerah pemilihan Jateng V mendapat 436 suara, kemudian presenter Tamara Gelardine (Partai Damai Sejahtera) mendapat 164 suara.

Siswono Yudohusodo dari Partai Golkar yang bertarung di dapil I Jateng (Semarang, Salatiga, Kendal) berhasil mengungguli Ketua DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo maupun penyanyi Jamal Mirdad (Partai Gerindra), dan Alvin Lie (PAN).

Siswono Yudohusodo meraih 2.362 suara, Tjahjo Kumolo meraih 2.008 suara, sedangkan suami artis Lidya Kandouw meraih 1.948 suara, kemudian Alvien Lie baru mengumpulkan 555 suara.

Sementara itu perolehan suara partai politik untuk DPR RI di Jawa Tengah sampai saat ini, PDI Perjuangan masih menempati urutan pertama dengan perolehan suara 47.621 atau 16,68 persen dari jumlah suara seluruhnya.

Urutan kedua ditempati Partai Demokrat yang meraih 45.638 suara atau 15,99 persen, ketiga ditempati Partai Golkar dengan 41.928 suara atau 14,691 persen, sedangkan keempat adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang meraih 25.402 suara, atau 8,901 persen, disusul Keadilan Sejahtera dengan 21.222 suara atau 7,436 persen.

Partai Amanat Nasional (PAN) berada pada urutan kelima dengan 19.874 suara atau 6,964 persen, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berada pada urutan keenam dengan 18.542 suara atau 6,497 persen, disusul Partai Gerindra dengan 15.453 suara atau 5,415 persen.(*)