Sambutan atas usulan menduetkan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid datang dari Sekretaris Jenderal PKS, Anis Matta. Ia menyatakan koalisi Partai Golongan Karya dengan PKS sangat dimungkinkan. Menurut Anis, selain kemungkinan koalisi, di kalangan PKS juga sedang hangat membicarakan duet JK-Hidayat. Demikian diungkapkan Anis saat peluncuran bukunya di Makassar, Sulawesi Selatan.
Anis menilai duet JK-Hidayat sangat ideal sebagai perwakilan daerah Barat dan Timur. Hingga saat ini, PKS baru pada tahap menyambut positif kemungkinan tersebut. PKS bersikap jika dalam pemilu legislatif, 9 April 2009, bisa meraih lebih dari 20 persen suara. PKS bahkan bisa jadi mengusung calon presiden sendiri. Selain nama Hidayat Nur Wahid, PKS juga sudah menetapkan delapan nama lainnya sebagai calon presiden.
Hidayat sendiri menganggap wajar jika Golkar sebagai partai pemenang pemilu tahun 2004 ingin mencalonkan Jusuf Kalla sebagai presiden. Demikian pula halnya dengan usulan Ketua DPP Golkar, Zainal Bintang yang mengusulkan Hidayat menjadi cawapres pendamping Jusuf Kalla. Namun, Hidayat menegaskan ia akan tetap memegang aturan dalam PKS. Keputusan diserahkan melalui mekanisme partai, bukan pribadi.
Showing posts with label capres. Show all posts
Showing posts with label capres. Show all posts
Monday, February 23, 2009
Golkar Mengusung Kalla
Rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Khusus Partai Golkar akhirnya mengajukan Jusuf Kalla sebagai calon presiden. Kalla juga diberi mandat untuk menjajaki koalisi dengan partai lain. Ini merupakan lanjutan dari keputusan DPP Golkar untuk tak melanjutkan koalisi dengan Partai Demokrat, kemarin.
Sunday, February 22, 2009
CALON LEGISLATIF INDONESIA PEMILU 2009
Pemilu 2009 pesta demokrasi Indonesia menuju Indonesia Jaya
Pemilu 2009 pemilu Indonesia Polling caleg Indonesia Calon Legislatif Indonesia Partai Politik Indonesia Tokoh tokoh Indonesia Presiden Indonesia Wakil Presiden Indonesia Vote Indonesia Survei Caleg Indonesia Daerah Pemilihan Umum Propinsi Kabupaten Kota
www.liputan 6.com pemilu
www.liputan 6.com pemilu www.liputan 6.com pemilu www.liputan 6.com pemilu
berita pemilu hasil pemilu
berita pemilu hasil pemilu
Golkar "Menceraikan" Demokrat
Partai Golkar akhirnya pecah kongsi dengan Partai Demokrat. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menyatakan, pembicaraan kedua partai mengenai calon presiden dan wakil presiden ternyata tak mencapai kata mufakat. Terkait dengan itu, Golkar lalu memberi kewenangan kepada Ketua Umum Jusuf Kalla untuk menjalin komunikasi dengan partai-partai lain.
Tuesday, February 17, 2009
Politikus Muda Gunakan Pemilu 2009 untuk Batu Loncatan
Pemilu 2009 tidak hanya diramaikan oleh para artis. Caleg muda pun ikut ambil bagian. Politikus belia ini menggunakan pemilu 2009 sebagai batu loncatan menuju kursi dewan pada tahun 2014 nanti.
"Kalau memang dipercaya mau maju lagi," ujar caleg DPRD DKI dari PDIP, Natashya Alexandra Litaay saat dihubungi detikcom, Jumat (17/4/2009) malam.
Menurut gadis yang akrab dipanggil Tasya, dirinya memang menaruh minat yang besar kepada politik. Sehingga tidak lolos Pemilu 2009 pun tidak masalah.
"Santai aja, ngapaian stres. Kalau di awal ada tujuan buat nyaleg pasti stres. Karena saya ingin memenangkan partai, menang kalah itu wajar," ujar gadis imut kelahiran tahun 1987 ini.
Sementara itu caleg muda lainnya, Amalia Yaksa Parijata mengaku dirinya tidak terlalu memikirkan bagaimana hasil pemilu legislatif nanti. Menurutnya, sepanjang bisa berkarya di bidang politik, dirinya merasa senang.
"Saya nggak ada target duduk tahun 2009 dan juga nggak target 2014, selama bisa berkarya di politik tidak harus selalu di parlemen," ujar caleg DPR RI Dapil Jogja ini.
Gadis yang akrab dipanggil Hanny ini mengaku keterlibatannya di politik tidak lepas dari dukungan keluarga. Dirinya pun mengaku ketika mendaftar jadi caleg dari partai Golkar tidak ada pungutan biaya sepeser pun yang dikeluarkan.
"Pure ga bayar," ujar putri dari Oelfah A Syahrullah Harmanto yang juga maju sebagai caleg dari Golkar ini.
"Kalau memang dipercaya mau maju lagi," ujar caleg DPRD DKI dari PDIP, Natashya Alexandra Litaay saat dihubungi detikcom, Jumat (17/4/2009) malam.
Menurut gadis yang akrab dipanggil Tasya, dirinya memang menaruh minat yang besar kepada politik. Sehingga tidak lolos Pemilu 2009 pun tidak masalah.
"Santai aja, ngapaian stres. Kalau di awal ada tujuan buat nyaleg pasti stres. Karena saya ingin memenangkan partai, menang kalah itu wajar," ujar gadis imut kelahiran tahun 1987 ini.
Sementara itu caleg muda lainnya, Amalia Yaksa Parijata mengaku dirinya tidak terlalu memikirkan bagaimana hasil pemilu legislatif nanti. Menurutnya, sepanjang bisa berkarya di bidang politik, dirinya merasa senang.
"Saya nggak ada target duduk tahun 2009 dan juga nggak target 2014, selama bisa berkarya di politik tidak harus selalu di parlemen," ujar caleg DPR RI Dapil Jogja ini.
Gadis yang akrab dipanggil Hanny ini mengaku keterlibatannya di politik tidak lepas dari dukungan keluarga. Dirinya pun mengaku ketika mendaftar jadi caleg dari partai Golkar tidak ada pungutan biaya sepeser pun yang dikeluarkan.
"Pure ga bayar," ujar putri dari Oelfah A Syahrullah Harmanto yang juga maju sebagai caleg dari Golkar ini.
PKS: Yudhoyono Butuh Pendamping Muda
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI Muttamimul Ula mengatakan, demi memperkuat kepemimpinan nasional, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono butuh pendamping intelektual muda, nasionalis tetapi `hijau` (kalangan muslim) sebagai Wakil Presiden.
Partai Demokrat Kukuhkan Capres di Rapimnas 26 April
Partai Demokrat akan mengukuhkan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden (capres) dalam forum rapat pimpinan nasional (Rapimnas) di Jakarta pada 25-26 April 2009.
Sunday, February 15, 2009
Prabowo Dapat Sambutan Istimewa PPP
Calon presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan istimewa ketika berkunjung ke kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Jakarta, Selatan, Rabu (14/4).
Saturday, February 14, 2009
Kunci Koalisi Pada SBY dan Mega
Pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Teguh Yuwono, Selasa mengatakan, kunci koalisi partai-partai dalam menghadapi Pemilu Presiden (Pilpres) ada di tangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati.
"Pertarungan politik untuk memperebutkan jabatan presiden akan terjadi antara dua tokoh, yaitu SBY dan Mega," katanya.
Menurut Teguh, partai-partai lain akan merapat pada salah satu di antara kedua partai itu, dan mengikuti pertarungan kedua tokoh yang berasal dari Partai Demokrat dan PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.
Menurut dia, figur SBY dan Mega akan tampil sebagai calon presiden (capres), sebab partai masing-masing memperoleh suara yang cukup besar pada Pemilu Legislatif.
"Tapi, suara yang diraih oleh masing-masing partai tersebut tidak akan sampai 25 persen," katanya.
Ia mengatakan Partai Golkar hanya punya peluang kecil untuk memenangi Pilpres.
Teguh memperkirakan Partai Golkar tidak akan memaksakan diri untuk memperebutkan jabatan presiden karena perolehan suara mereka lebih kecil dibanding Pemilu 2004.
"Partai Golkar mungkin akan memilih untuk berkoalisi dengan salah satu dari kedua partai tersebut untuk memperebutkan posisi wakil presiden (wapres)," katanya.
Teguh mengatakan, skenario pertama, SBY akan kembali berpasangan dengan Jusuf Kalla, bertarung dengan pasangan Mega-Prabowo Subianto.
"Kalau kecenderungan ini yang terjadi, maka pertarungan terjadi hanya antara kedua pasangan tersebut, karena tidak ada pasangan kuat lain yang sanggup menandingi. Kemungkinan lain, namun masih dalam skenario tersebut, Partai Golkar akan tetap berkoalisi dengan PDIP, namun mengajukan tokoh-tokoh lain sebagai cawapres, selain Kalla," katanya.
Ia menambahkan, jika kecenderungan tersebut terjadi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan calon kuatnya yaitu Hidayat Nur Wahid (HNW), akan mengalami posisi yang sangat sulit dan tidak akan mendapat tempat dalam pertarungan.
Skenario kedua, lanjut Teguh, akan terdapat tiga pasangan, yaitu SBY berpasangan dengan HNW, kemudian Mega dengan Kalla, dan Prabowo akan muncul sebagai capres meramaikan pertarungan Pilpres.
Prabowo dengan Partai Gerindranya kemungkinan akan memperoleh dukungan dari Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan partai-partai lain untuk mencapai syarat 25 persen, kata Teguh. "Pasangan cawapresnya bisa siapa saja, sebab Prabowo juga merupakan tokoh kuat dalam bursa capres," katanya.
Namun, menurut Teguh, dirinya justru melihat kecenderungan bahwa skenario pertama yang akan muncul, meskipun tidak menutup kemungkinan skenario kedua yang terjadi.
Ia menambahkan, dirinya melihat bahwa SBY dan Mega tidak mungkin berkoalisi, sebab implikasi koalisi salah satunya harus rela menduduki jabatan wapres. "Padahal, Mega juga pernah menjadi presiden, sehingga tidak mungkin mau mencalonkan menjadi wapres," kata Teguh.
"Pertarungan politik untuk memperebutkan jabatan presiden akan terjadi antara dua tokoh, yaitu SBY dan Mega," katanya.
Menurut Teguh, partai-partai lain akan merapat pada salah satu di antara kedua partai itu, dan mengikuti pertarungan kedua tokoh yang berasal dari Partai Demokrat dan PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.
Menurut dia, figur SBY dan Mega akan tampil sebagai calon presiden (capres), sebab partai masing-masing memperoleh suara yang cukup besar pada Pemilu Legislatif.
"Tapi, suara yang diraih oleh masing-masing partai tersebut tidak akan sampai 25 persen," katanya.
Ia mengatakan Partai Golkar hanya punya peluang kecil untuk memenangi Pilpres.
Teguh memperkirakan Partai Golkar tidak akan memaksakan diri untuk memperebutkan jabatan presiden karena perolehan suara mereka lebih kecil dibanding Pemilu 2004.
"Partai Golkar mungkin akan memilih untuk berkoalisi dengan salah satu dari kedua partai tersebut untuk memperebutkan posisi wakil presiden (wapres)," katanya.
Teguh mengatakan, skenario pertama, SBY akan kembali berpasangan dengan Jusuf Kalla, bertarung dengan pasangan Mega-Prabowo Subianto.
"Kalau kecenderungan ini yang terjadi, maka pertarungan terjadi hanya antara kedua pasangan tersebut, karena tidak ada pasangan kuat lain yang sanggup menandingi. Kemungkinan lain, namun masih dalam skenario tersebut, Partai Golkar akan tetap berkoalisi dengan PDIP, namun mengajukan tokoh-tokoh lain sebagai cawapres, selain Kalla," katanya.
Ia menambahkan, jika kecenderungan tersebut terjadi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan calon kuatnya yaitu Hidayat Nur Wahid (HNW), akan mengalami posisi yang sangat sulit dan tidak akan mendapat tempat dalam pertarungan.
Skenario kedua, lanjut Teguh, akan terdapat tiga pasangan, yaitu SBY berpasangan dengan HNW, kemudian Mega dengan Kalla, dan Prabowo akan muncul sebagai capres meramaikan pertarungan Pilpres.
Prabowo dengan Partai Gerindranya kemungkinan akan memperoleh dukungan dari Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan partai-partai lain untuk mencapai syarat 25 persen, kata Teguh. "Pasangan cawapresnya bisa siapa saja, sebab Prabowo juga merupakan tokoh kuat dalam bursa capres," katanya.
Namun, menurut Teguh, dirinya justru melihat kecenderungan bahwa skenario pertama yang akan muncul, meskipun tidak menutup kemungkinan skenario kedua yang terjadi.
Ia menambahkan, dirinya melihat bahwa SBY dan Mega tidak mungkin berkoalisi, sebab implikasi koalisi salah satunya harus rela menduduki jabatan wapres. "Padahal, Mega juga pernah menjadi presiden, sehingga tidak mungkin mau mencalonkan menjadi wapres," kata Teguh.
Golkar Harus Realistis Soal Capres
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono mengemukakan, Partai Golkar harus bersikap realistis dengan tidak memaksakan diri tetap mengajukan calon presiden dalam Pilpres mendatang, mengingat perolehan suara yang rendah pada Pemilu 9 April lalu.
"Dukungan DPD Golkar kepada Ketua Umum DPP Golkar Jusuf Kalla (untuk menjadi capres) perlu dipertimbangkan lagi," katanya di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan, wacana agar Golkar bersikap realistis dalam hal pengajuan capres mulai bergulir di kalangan fungsionaris sejalan dengan menguatnya suara perlunya Golkar melanjutkan koalisi dengan Partai Demokrat.
Mengenai pertemuan Jusuf Kalla dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Senin malam (13/4) lalu, Agung mengatakan belum mengetahui secara rinci.
Sementara, Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Rully Chairul Azwar mengatakan, Golkar memang harus membicarakan lagi dukungan DPD Golkar yang sudah mengajukan Jusuf Kalla sebagai capres.
"Dulu yang mengajukan `kan daerah-daerah. Karena itu, perlu dibicarakan lagi dengan melibatkan daerah," katanya.
Dia mengatakan, Golkar saat ini dihadapkan pada dua alternatif, yaitu menjadi oposisi atau menjadi pendukung pemerintah. "Jika Golkar ingin populer, maka pilihannya adalah mengambil sikap oposisi," katanya.
Dengan mengambil sikap oposisi lanjut Rully, maka Golkar bisa lebih bebas bergerak dan sebaliknya, jika Golkar mendukung pemerintah itu lebih untuk kepentingan partai.
"Kalau melanjutkan koalisi dengan Partai Demokrat, maka pemerintahan akan kuat," katanya.
Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI Effendy Choirie mengungkapkan, ada kecenderungan PKB bergabung dengan koalisi yang akan digalang Partai Demokrat.
Dia mengakui, kecenderungan itu akan memperlihatkan perpecahan di internal PKB karena Yenny Wahid dan Gus Dur cenderung mendukung Megawati dalam koalisinya dengan Gerindra dan Hanura.
Dia juga memperkirakan, Golkar akan kembali melanjutkan koalisinya dengan Partai Demokrat dengan alternatif cawapres yang bukan saja Jusuf Kalla.
Selain Jusuf Kalla, ada dua tokoh Golkar yang berpeluang menjadi Cawapres Golkar dalam koalisinya dengan Partai Demokrat, yaitu mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung dan Wakil Ketua Umum DPP Golkar Agung Laksono yang juga Ketua DPR RI.
Terkait wacana PKS keluar dari koalisi dengan Partai Demokrat apabila Yudhoyono masih memilih Jusuf Kalla sebagai Cawapres, Gus Choi menyatakan, yang dibutuhkan Yudhoyono adalah kekuatan dari partai berbasis massa Islam.
"Hal itu cukup dengan hadirnya PKB dalam koalisi ini. Dengan demikian, pilihan koalisi tersebut nyaman, aman, rasional, praktis dan realistis," kata Gus Choi.
"Dukungan DPD Golkar kepada Ketua Umum DPP Golkar Jusuf Kalla (untuk menjadi capres) perlu dipertimbangkan lagi," katanya di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan, wacana agar Golkar bersikap realistis dalam hal pengajuan capres mulai bergulir di kalangan fungsionaris sejalan dengan menguatnya suara perlunya Golkar melanjutkan koalisi dengan Partai Demokrat.
Mengenai pertemuan Jusuf Kalla dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Senin malam (13/4) lalu, Agung mengatakan belum mengetahui secara rinci.
Sementara, Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Rully Chairul Azwar mengatakan, Golkar memang harus membicarakan lagi dukungan DPD Golkar yang sudah mengajukan Jusuf Kalla sebagai capres.
"Dulu yang mengajukan `kan daerah-daerah. Karena itu, perlu dibicarakan lagi dengan melibatkan daerah," katanya.
Dia mengatakan, Golkar saat ini dihadapkan pada dua alternatif, yaitu menjadi oposisi atau menjadi pendukung pemerintah. "Jika Golkar ingin populer, maka pilihannya adalah mengambil sikap oposisi," katanya.
Dengan mengambil sikap oposisi lanjut Rully, maka Golkar bisa lebih bebas bergerak dan sebaliknya, jika Golkar mendukung pemerintah itu lebih untuk kepentingan partai.
"Kalau melanjutkan koalisi dengan Partai Demokrat, maka pemerintahan akan kuat," katanya.
Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI Effendy Choirie mengungkapkan, ada kecenderungan PKB bergabung dengan koalisi yang akan digalang Partai Demokrat.
Dia mengakui, kecenderungan itu akan memperlihatkan perpecahan di internal PKB karena Yenny Wahid dan Gus Dur cenderung mendukung Megawati dalam koalisinya dengan Gerindra dan Hanura.
Dia juga memperkirakan, Golkar akan kembali melanjutkan koalisinya dengan Partai Demokrat dengan alternatif cawapres yang bukan saja Jusuf Kalla.
Selain Jusuf Kalla, ada dua tokoh Golkar yang berpeluang menjadi Cawapres Golkar dalam koalisinya dengan Partai Demokrat, yaitu mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung dan Wakil Ketua Umum DPP Golkar Agung Laksono yang juga Ketua DPR RI.
Terkait wacana PKS keluar dari koalisi dengan Partai Demokrat apabila Yudhoyono masih memilih Jusuf Kalla sebagai Cawapres, Gus Choi menyatakan, yang dibutuhkan Yudhoyono adalah kekuatan dari partai berbasis massa Islam.
"Hal itu cukup dengan hadirnya PKB dalam koalisi ini. Dengan demikian, pilihan koalisi tersebut nyaman, aman, rasional, praktis dan realistis," kata Gus Choi.
Subscribe to:
Posts (Atom)
